nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah kalau dirinya meminta Menteri Kordinator (Menko) Poltik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto untuk gagalkan aksi demonstrasi pada Sabtu (11/2) atau aksi 112. 

Ini negara demokrasi, pemerintah tak boleh membatasi hak warga negara berunjuk rasa menyampaikan aspirasi. Namun, dalam waktu dekat ini, memang tidak perlu dulu ada kegiatan yang sifatnya pengerahan massa karena memasuki masa minggu tenang. 

"Yang saya pahami sesuai dengan Peraturan KPU pada saat minggu tenang tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya pengerahan massa oleh siapapun, khususnya massa pendukung," kata Mendagri Tjahjo, Selasa (7/2).

Menurut Tjahjo, waktu minggu tenang ini sebaiknya tidak ada aktifitas apapun yang dinilai dapat memperkeruh suasana jelang pilkada. Meskipun kegiatan tersebut dianggap tak memiliki kaitan langsung dengan pesta demokrasi serentak tersebut. 

Pemerintah meminta seluruh elemen masyarakat mensukseskan pilkada serentak agar berjalan dan demokratis. Makanya, Tjahjo meminta agar seluruh warga dapat menjaga suasana kondusif pada minggu tenang nanti.

"Pemerintah meminta seluruh elemen masyarakat menjaga suasana yang kondusif pada masa Minggu Tenang. Itu juga menjadi harapan saya," ujar dia. 

Sebelumnya, pemberitaan sebuah media online dinilai provokatif. Judul berita tersebut menyebutkan, Mendagri meminta Menkopolhukam untuk gagalkan aksi 112 yang berlangsung mendekati masa Minggu Tenang. 

Padahal prinsipnya, Mendagri sendiri tak pernah meminta siapapun untuk coba menggagalkan unjuk rasa 112. Hanya saja, ia mengingatkan kalau secara aturan, aktifitas bersifat mengerahkan massa itu tidak diperbolehkan. "Beritanya itu provokatif sekali," tutup dia.